Hubungaan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 :

•          Hubungan yang bersifat Fungsional

•          Hubungan yang bersifat Pengawasan

•          Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa

•          Hubungan yang bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban

Hubungan yang bersifat Fungsional

•          Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalam membuat UU dan APBN, juga untuk menyampaikan usul, pendapat, serta imunitas

•          Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah

•          Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalam pengangkatan hakim (dalam konteks memberikan rekomendasi)

•          BPK dengan lembaga negara lain ( terutama Presiden dan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuangan lembaga-lembaga tersebut

•          KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu

•          Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah-masalah hukum serta membantu Presiden sebagai penitia pengarah dalam mendesain pembaruan hukum

margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in;">•          KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi

Hubungan yang bersifat Pengawasan

•          Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam melaksanakan pemerintahan

•          Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah

•          MA dengan  Presiden, untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang

•          MK dengan DPR/DPD dan Presiden ( sebagai pembentuk UU ), untuk menguji konstitusionalitas UU

•          KPK dengan Pemerintah

•          Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah dan Aparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara serta lembaga penegak hukum dan peradilan, dalam pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( good governance)

Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa

•          MK dengan lembaga-lembaga negara lain, untuk menyelesaiakn sengketa kewenangan antar lembaga negara

•          MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu

Hubungan yang bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban

•          DPR/DPD dalam lembaga MPR dengan Presiden

•          DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, KPK, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

•          Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Tweet