A. PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNATIONAL
Secara Umum Pengertian Perjanjian Internasional
adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan oleh beberapa negara atau
organisasi internasional yang dibuat dibawah hukum internasional. Di indonesia sendiri pengertian perjanjian
internasional bervariasi seperti perjanjian internasional yang ada berada pada
pemahaman indonesia yaitu perjanjian
internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara
atau transnasional. Sedangkan pengertian perjanjian internasional menurut
bahasa adalah hubungan kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi
jika disimpulkan pengertian perjanjian internasional adalah suatu hubungan yang
dilakukan terhadap beberapa negara atau lebih.
Perjanjian International menurut para ahli ;
a.
Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang
diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum
tertentu.
b.
Konferensi Wina 1969
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang
diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan
akibat-akibat hukum tertentu. Artinya, perjanjian internasional mengatur
perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional.
Ditinjau dari segi norma yang berlaku, harusnya
setiap negara yang telah melakukan perjanjian wajib mempertanggung jawabkan
hasil dari perjanjian dan tidak melanggarnya.
c.
Academy Of Science Of USSR
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan
yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai
pemantapan, perubahan, atau pembatasan daripada hak dan kewajiban mereka secara
timbal balik.
d.
Menurut UU no.24 tahun 2004
Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam
bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat
secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum
KesimpulanPerjanjian Internasional adalah perjanjian
yang diadakan antarnegara dalam menjalin hubungan internasional sebagai
pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya dan juga menghasilkan hak dan
kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut.
B.
KLASIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
a. Berdasarkan Subjeknya
· Perjanjian yang disepakati oleh banyak
negara merupakan subjek hukum Internasional
· Perjanjian antar banyak negara dan
Subjek Hukum internasional lainnya
· Perjanjian antar subjek hukum
internasional selain negara, contohnya antar organisasi internasional
b. Berdasarkan Isinya
· Perjanjian dari Segi Politis seperti
pakta pertahanan dan kedamaian
· Perjanjian dari Segi Ekonomi seperti
bantuan keamanan
· Perjanjian dari Segi Batas Wilayah
seperti Laut teritorial
· Perjanjian dari Segi Hukum seperti
status kewarganegaraan
· Perjanjian dari Segi Kesehatan, seperti
penanggulangan wabah penyakit
c. Berdasarkan Proses/tahapan Pembentukannya
· Perjanjian yang bersifat penting yaitu
yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
· Perjanjian yang bersifat sederhana,
yaitu yang dibuat melalui perundingan dan penandatanganan.
d. Berdasarkan Fungsinya
Perjanjian yang membentuk Hukum, yaitu suatu
perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat
internasional secara kesuluruhan yang bersifat multilateral dan biasanya
terbuka bagi pihak ketiga.
Perjanjian yang bersifat khusu, yaitu perjanjian
yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan
perjanjian saja.
C.
TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Dalam membuat perjanjian internasional, negara yang
menjalin kerjasama harus melewati tahapan-tahapan tertentu sebagai berikut :
- · Perundingan (negotiation)
Perundingan atau negosiasi merupakan hal pertama
yang harus dilakukan. Secara umum mungkin sahabat sudah tau makna dari
perundingan ini. Istilahnya seperti musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan
yang disetujui bersama.
Dalam melakukan perundingan masing-masing negara
dapat mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika
sudah ada kesepakatan bersama menyangkut perjanjian ini maka akan dilanjutkan
ke proses selanjutnya.
- · Penandatanganan ( Signature)
Setelah dilakukan perundingan akan ada proses
penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau
kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang dalam perjanjian multilateral
(negara yang terlibat lebih dari 2 ) maka hasil kesepakatan dianggap sah jika
suara sudah mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun
demikian perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap
pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing negaranya.
- · Pengesahan (Ratification)
Proses yang terakhir sebelum perjanjian itu berlaku
adalah pengesahan atau ratifikasi. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu
perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di
negaranya. Ratifikasi perjanjian
internasional dikelompokkan menjadi 3, yaitu :
· Pengesahan Oleh badan Eksekutif. Sistem
ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja-raja absolut atau otoriter.
- · Pengesahan oleh Badan Legislatif. Sistem ini jarang digunakan.
· Pengesahan Campuran oleh Badan Eksekutif
dan Legislatif (DPR dan Pemenrintahan). Sistem ini merupakan yang paling banyak
digunakan karena badan eksekutif dan legislatif sama-sama menentukan dalam
proses ratifikasi suatu perjanjian.
D.
Macam-Macam Perjanjian Internasional
Seperti yang disebutkan diatas, perjanjian
internasional memiliki beberapa katogori, dibawah ini macam-macam perjanjian
internasional beserta contohnya. Antara lain:
1. Perjanjian Internasional Berdasarkan Jumlah
Peserta
Perjanjian internasional yang berdasarkan jumlah
peserta antara lain perjanjian bilateral dimana perjanjian ini hanya dilakukan
oleh dua negara atau dua pihak saja. Contohnya perjanjian bilateral antara
Indonesia dan Vietnam dalam bidang kebudayaan dan hukum.
Selain bilateral ada juga perjanjian multilateral
yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberpa negara atau beberapa
pihak/organisasi. Contoh perjanjian ini yaitu konvensi wina 1969 yang dilakukan
oleh beberapa negara.
2. Perjanjian Internasional Berdasarkan Sifat
Perjanjian internasional yang berdasarkan sifatnya
diantaranya Treaty Contract dan Law Making Treaty. Treaty Contract yang
merupakan perjanjian yang hanya mengikat beberapa pihak yang melakukan
perjanjian.
Sedangkan Law Making Treaty merupakan perjanjian
yang nantinya menjadi dasar ketentuan kaidah hukum internasional, contohnya
konvensi Jenewa 1949.
3. Perjanjian Internasional Berdasarkan Isinya
Perjanjian internasional yang berdasarkan isinya
merupakan perjanjian internasional yang disesuikan dengan bentuk yang dibahas dalam
perjanjian tersebut.
Perjanjian ini antara lain perjanjian internasional
mengenai politik, ekonomi, hukum, dan juga kesehatan. Untuk politik contohnya
pertahanan dan perdamaian seperti yang telah dilakukan organisasi NATO.
4. Perjanjian Internasional Berdasarkan Tahapan
Pembentukan
Perjanjian internasional yng berdasarkan proses
tahapan pembentukannya antara lain perjanjian bersifat penting dan juga
perjanjian yang bersifat sederhana. Perjanjian yang bersifat penting merupakan
perjanjian yng dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan juga
ratifikasi.
Sedangkan perjanjian yang bersifat sederhana
merupakan perjanjian yang hanya melalui dua tahap yaitu prundingan dan
penandatanganan.
5. Perjanjian Internasional Berdasarkan Subjek
Perjanjian internasional yang berdasarkan subjek
diantaranya perjanjian antar banyak negara yaitu yang menjadi sumber hukum
internasional, contohnya vatikan dengan organisasi MEE. Yang kedua, perjanjian
antar sesama subjek hukum yaitu perjanjian yang dilakukan oleh oraganisasi
internasional, contohnya ASIAN dan MEE.