• Hubungan yang bersifat Fungsional
• Hubungan yang bersifat Pengawasan
• Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa
• Hubungan yang bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban
Hubungan yang bersifat Fungsional
• Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalam membuat UU dan APBN, juga untuk menyampaikan usul, pendapat, serta imunitas
• Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah
• Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalam pengangkatan hakim (dalam konteks memberikan rekomendasi)
• BPK dengan lembaga negara lain ( terutama Presiden dan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuangan lembaga-lembaga tersebut
• KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu
• Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah-masalah hukum serta membantu Presiden sebagai penitia pengarah dalam mendesain pembaruan hukum
• KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi
Hubungan yang bersifat Pengawasan
• Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam melaksanakan pemerintahan
• Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah
• MA dengan Presiden, untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
• MK dengan DPR/DPD dan Presiden ( sebagai pembentuk UU ), untuk menguji konstitusionalitas UU
• KPK dengan Pemerintah
• Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah dan Aparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara serta lembaga penegak hukum dan peradilan, dalam pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( good governance)
Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa
• MK dengan lembaga-lembaga negara lain, untuk menyelesaiakn sengketa kewenangan antar lembaga negara
• MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu
Hubungan yang bersifat Pelaporan atau Pertanggungjawaban
• DPR/DPD dalam lembaga MPR dengan Presiden
• DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, KPK, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan
• Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia