Izin adalah aturan-aturan hokum yg mengatur hubungn antara warga ngr dgn pemerintah.
Peristilahan perizinan ada 3:
1. Lisensi yaitu suatu izin yg memberikan hak utk menyelenggarakan suatu perusahaan.
2. Kosensi yaitu suatu izin yg berhubungan dgn perkerjaan yg besar dimana kepentingan umum, atau tugas pemerintah tapi pemerintah membeikan hak penyelenggaraanya kpd pendapat izin.
3. Dispensasi yaitu keputusan adminiitrasi ngr yg membebaskan suatu perbuatan dan ekuasaan sebuah aturan yg menolak perbuatan tsb.
Pengertian izin , mnrt para ahli:
1. Syachran Basah
Izin yaituperbuatan HAN bersgi satu yg beramplikasikan peraturan dalam hal komplit berdasarkan persyaratan dan posedur sebagaimana yg telah ditentukan oleh peraturan Per UU
2. Ultrecht
Izin yaitu perbuatan membuat aturan umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankanya asal saja diadakan scr yg ditentukan utk masing2 hal yg kongkrit.
3. Bagir Manan
Izin dalam arti luasberarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Per UU utk memperbolehkan melakukan tindakan/ perbuatan tertentu yg scr umum dilarang.
Unsur-Unsur dlm Perizinan:
· Instrumen yuridis yaitu pemerintah diberi kewenangan dlm bidang pengatuan.
· Peraturan Per UU yaitu Setiap tindakan pemeintahh haru berdasarkan peraturan Per UU.
· Organ pemerintah yaitu suatu organ yg menjjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah mulai adminitrasi Negara tertinggi sampai adminitrasi terendah yg berwenangg membberikan izin.
· Peristwa yg konkrit yaitu peritiwa yg terjdi pada waktuu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan hkm tertentu.
Asas-asas hokum dlm pemberian Izin :
· Asas legalitas
· Asas keterbukaan
· Asas personalitas
· Asas profesionalitas
Sumber-sumber kewenangan :
· Atribusi yaitu kewenangan berdasarkan peraturan Per UU.
· Delegasi yaitu kewenangan yg berdasarkan kewenangan atribusi.
· Mandat yaitu perintah atsan kepada yg mendapat manndat tsb.
Tujuan izin :
· Mengarahkan aktifitas tertentu.
· Mecegah bahaya lingkungan
· Membagi benda2 yg sedikit.
Ketentuan yg megatur tentang izin:
· UU No.32/ 2004
· UU No.12/2008
Pengertian keputusan tata usha ngr mnrt UU no.5/1986 yaitupenetapan tertulis yg dikeluarkan oleh badan /PTUN baik pusat maupun daerah yg brsifat kongkrit, individual, final, serta menimbulan akibat hkm.
Isi dari keputusan :
· Organ yg berwenang.
· Yg dialamatkan.
· Dictum
· Ketentuan pembatasan dan syarat2.
· Pemberian alasan.
· Pemberitahuan tambahan.
Asas-asas penerbitan izin:
· Permohonan.
· Acara persiapan.
· Pemberian keputusan.
· Susunan keputusan.
· Pengumuman keputusan.
Keputusanberlaku inkrah apabila telah diumumkan.
Pengelompokan keputusan ada 2:
· Keputusan yg menguntungkan dan memberi beban.
· Keputusan bebas dan terikat
·
Kapan izin itu diterima yaitu apabila izin itu telah memenuhi syarat2 yg telah ditentukan dan sbaliknya izin itu dapat ditolak apabila tidak memnuhi syarat yg telahh ditentukan.
Izin dapat dicabut oleh pemberi izin apabila bertentangan dgn izin yg dikeluarkan.
Izin dapat batal demi hkm yaitu izin yg dikeluarkan oleh pejabat yg tidak berwenang.
Contoh izin ttng mendirikan bangunan dikeluarkann oleh kepolisian jadi ini dapat batal demi hukm.
Macam-macam Izin yg ada di kota padang :
1. Keputusan walikota padang no 6 /2004 yaitu mengenai izin mendirikan bangunan
2. Izin penyiaran public (IPP) oleh departemen komunikasi dan informasi UU No.32/ 2003.
3. Izin pelayaran oleh nasyabandar (disnas perhubungan laut , UU No21/ 1992.
4. Pemberian izin pinjam pakai dlm UU no. 41 /1999 ttg kehutanan.
Tujuan izin atau permohonan pejabat Tun scr tertulis yaitusebagi alat bukti dipengadilan apabila terjadi penyimpangan (gugatan).